Investasi Bitcoin Seperti Roller Coaster, Hari Ini Happy Besok Menangis

Bank Indonesia (BI) kembali menekankan agar masyarakat tidak menggunakan mata uang virtual seperti Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Pasalnya, Bitcoin bukan mata uang resmi Indonesia dan sangat dilarang oleh BI.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni V Panggabean mengatakan, larangan bukan hanya dikeluarkan oleh Indonesia tapi juga negara lain seperti Korea, New Zealand dan Australia hingga Amerika Serikat yang sudah melarang PJSP gunakan Bitcoin.

“Kami juga sudah keluarkan PBI. Artinya kami tidak akui untuk masuk bahkan kalau ada yang melewati penyelenggara jasa kami kenakan sanksi karena sudah dilarang. Di PBI fintech juga sudah kami jelaskan. Kemudian di UU yang paling menekankan fundamental kami tidak akui uang selain rupiah. Jadi kami tidak sendirian banyak negara yang melarang,” ungkap Eni di Gedung BI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, larangan dikeluarkan oleh BI berulang kali karena unsur perlindungan konsumen. Selain itu investasi bitcoin dianggap terlalu berbahaya karena naik turun harganya.

“Value-nya naik turun kayak roller coaster. Kalau hari ini happy besok bisa menangis. Ini tidak ada unsur perlindungan konsumen dan tidak ada otoritas yang mengatur,” jelasnya.

Eni menilai, bila tidak ada yang mengatur maka saat terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dan merugikan masyarakat maka tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Oleh karenanya ia sudah memberikan larangan agar tidak melakukan Bitcoin sebagai alat transaksi ataupun investasi.

“Itu tidak diakui sebagai alat pembayaran dan tidak ada otoritas yang mengatur maka kalau terjadi harga berfluktuasi merugikan tidak bermanfaat dan bisa merugikan perekonomian,” paparnya.

Selain itu, BI juga akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan investasi yang melakukan Bitcoin dan lintas Kementerian untuk segera mengeluarkan aturan larangan khusus penggunaan bitcoin.

“Negara-negara lain sudah banyak yang nyatakan pendapatannya. Kalau dilihat dari otoritasnya kami akan koordinasi secara intensif tentunya dengan OJK apabila itu dipandang sebagai komoditas untuk investasi. Itu kami akan lakukan lintas Kementerian apakah Kemenkominfo atau OJK. Kami koordinasi, stance kami sudah jelas dituangkan di PBI dan UU dan statement,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *