Gerakan #SaveRupiah Desak Pemerintah Larang Bitcoin

Ketua Gerakan #SaveRupiah, Martin Santoso mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Bitcoin di Indonesia.

Menurut dia, Bitcoin atau yang dikenal sebagai mata uang digital yang kini sedang populer di tengah masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia, bisa menjadi ancaman stabilitas keuangan negara.

“Fenomena Bitcoin ini harus jadi perhatian pemerintah, mekipun menawarkan banyak keunggulan dibandingkan mata uang konvensional di balik itu mata uang digital juga tersimpan ancaman,” kata Martin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/12).

Menurut Martin, sejauh ini harga Bitcoin terus melambung tinggi bahkan telah menembus angka Rp 250 juta. Tingginya harga Bitcoin membuat masyarakat semakin tergoda dengan Bitcoin, akan tetapi dengan fluktuasi ini akan semakin membahayakan investor.

“Masyarakat kini banyak yang investasi Bitcoin karena harganya terus melambung. Tapi seharusnya masyarakat juga lebih hati-hati, karena investasi mata uang digital rentan dengan risiko. Saya berharap masyarakat tetap berinvestasi pada bentuk investasi yang aman dan dilindungi negara,” tutur Martin.

Ia mengatakan, jika ditelusuri sebenarnya Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sebab pemerintah telah mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang no.23 tahun 1999 pasal 2 ayat 2. Isinya yaitu, “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”.

“Sudah jelas diatur dalam Undang-Undang, bahwa hanya rupiah yang bisa jadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, jadi yang lain dianggap tidak sah alias illegal” imbuh Martin.

Selain itu, menurut Martin, konsep Bitcoin yang menawarkan kebebasan bertransaksi tanpa adanya regulasi dari pemerintah dapat menimbulkan kerugian, yang pertama yaitu dari sisi masyarakat pengguna. Tanpa adanya regulasi pemerintah, berarti masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari risiko penggunaan bitcoin. Yang kedua, lembaga-lembaga keuangan yang ada lambat laun bisa mati karena transaksi Bitcoin tidak membutuhkan jasa lembaga tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *