Bitcoin, Investasi Dunia Maya?

Kehadiran dan ramainya masyarakat berinvestasi dan atau menggunakan bitcoin tentu menjadi pekerjaan rumah dan tugas bagi otoritas moneter (bank sentral) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mengawasinya. Sebab, mata uang virtual yang tidak dijamin otoritas ini pada akhirnya akan menyentuh industri jasa keuangan secara nasional dan masyarakat calon konsumen yang mungkin sudah dan belum dirugikan.

Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin dalam ecommerce dan fintech pada 29 November 2017. Dengan demikian, sikap Indonesia ini memperpanjang daftar 18 negara yang secara resmi sudah melarang penggunaan bitcoin seperti Tiongkok, Singapura, dan Korea Selatan. Daftar negara yang melarang penggunaan mata uang non konvensional ini tentu bisa terus berkembang. Filipina minggu lalu sedang mengatur keberadaan ini dengan alasan utama untuk melindungi keamanan dan tidak merugikan konsumennya.

Hadirnya Investasi Dunia Maya?
Kehadiran bitcoin atau cryptocurrency ini tentu bukan hal atau isu baru tapi menjadi topik panas setelah lembaga keuangan, ahli keuangan dan para pakar berkomentar atas perkembangan yang kian meningkat ini. JP Morgan bulan November tahun lalu bilang bahwa bitcoin bukan investasi yang aman dan bersifat spekulatif. Dikatakan bahwa sesuatu yang menguat 700% dalam setahun adalah bersifat spekulatif dan bisa merugikan suatu saat nanti.

Sementara itu, DBS Singapura menyatakan bahwa cryptocurrency seperti penipuan keuangan seperti Ponzi Scheme. IMF pada bulan Mei 2017 juga telah menyatakan bahwa uang dunia maya ini akan merusak sistem keuangan global. Dikhawatirkan, penggunaan bitcoin selanjutnya akan menjadi sebuah pasar modal bagi investor global yang berkecimpung di dunia maya dengan aneka dampak negatif seperti aksi pencucian uang atau aksi ilegal lainnya.

Bahkan setengah dari pemanfaatan bitcoin ini umumnya terkait dengan illegal business. Harga mata uang dunia maya itu mencapai rekor baru yakni US$ 11.000 (setara Rp 148 juta) pada hari keputusan pelarangan oleh Bank Indonesia. Dengan harga yang sangat fluktuatif dan rentan isu ini maka eksistensinya memang penuh dinamika sehingga investor harus lebih hati-hati atau bahkan harusnya semakin dijauhi oleh calon investor atau kolektor. Mata uang dunia maya ini bisa naik tapi juga bisa turun dengan cepat seara global seperti saat ini, karena selalu berlaku hukum alam yang mendasarinya (no pain no gain).

Keberadaan mata uang virtual yang mau menggantikan mata uang konvensional ini memang sudah kontroversial sejak pertama kali beredar tahun 2009. Mata uang digital dengan ini dikembangkan oleh Craig Wright asal Australia dengan samaran Satoshi Nakamoto. Dia mengaku kepada BBC bulan Mei 2017 lalu dengan sejumlah bukti criptocurrency yang dimilikinya.

Kini, tidak perlu diperdebatkan tentang siapa, bagaimana, dari mana atau kapan uang dunia maya ini beredar. Yang perlu dan penting sekarang adalah bahwa eksistensi mata uang virtual ini tentu perlu diantisipasi oleh masyarakat dan otoritas keuangan nasional. Ini merupakan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyangkut masalah investasi di jasa keuangan.

Langkah Antisipasi
Karena itu, cukup tepat jika OJK juga sudah melarang penggunaan bitcoin dalam transaksi jasa keuangan dan mengkonfirmasi bahwa bitcoin bukan alat pembayaran yang sah (ingat UU No 7 tentang alat pembayaran yang sah) telah menegaskan hal larangan tersebut.

Dengan demikian, hal ini harusnya meniadakan potensi bitcoin untuk disalahgunakan para pihak yang tertarik, sebagai calon investor maupun calon konsumen secara ilegal. Karena itu, langkah sosialisasi atau melarang perdagangan dan investasi bitcoin perlu secepatnya dilakukan secara nasional. Prinsip kehati-hatian serta tindakan perlindungan hak konsumen dari transaksi ilegal wajib dilakukan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi penyimpangan itu selalu dan terus ada karena tersedianya calon konsumen yang terus percaya dan bisa diperdaya. Jangan setelah menjadi korban, lantas mengadu ke OJK dan malah minta pengembalian dana investasi. Tindakan pencegahan penyimpangan ini sangat penting, apalagi merujuk data Satgas Waspada Investasi dari OJK yang menyatakan bahwa kerugian dari investasi illegal tahun 2017 mencapai Rp 105 triliun, bandingkan dengan APBN-P 2017 yang mencapai Rp 2.133 triliun.

Ini ibarat korupsi yang sangat berdampak, sehingga langkah tindakan pasti dari OJK sangat dibutuhkan. Kerugian akibat penyimpangan dari investasi ilegal telah menggunung. Kondisi ini bisa terjadi karena perlu dipahami bahwa tidak selamanya konsumen dan warga masyarakat yang sudah melek internet atau berpendidikan tinggi akan terjamin bebas dari korban investasi ilegal.

OJK tentu harus lebih bergigi dalam melawan para perusak masyarakat dan konsumen keuangan, serta melindungi hak para konsumen. Tak bisa dimungkiri bahwa ada orang pintar dengan literasi keuangan yang tinggi seringkali jadi korban (atau malah pelaku investasi bodong dan ilegal) dari aneka macam surat berharga, koin emas sampai kebun atau janji lainnya.

Fakta dan informasi yang muncul selama ini telah menunjukkan satu harapan, bahwa jika potensi dan kesempatan investasi ilegal ini tertutup maka baru bisa bilang bahwa jasa keuangan nasional relatif aman.

Perlindungan Konsumen
Dengan kehadiran mata uang virtual yang semakin ramai dan diterima berbagai kalangan ini, pihak yang berwewenang harus bertindak lebih cepat. Sebab, virtual currency ini akan semakin susah dikendalikan apalagi jika sudah “membumi”, dan menjadi konvensional, tidak hanya dunia maya. Sehingga tidak heran jika Joseph Stiglitz pada pekan lalu bilang bahwa bitcoin tidak bermanfaat dan Robert Schiler bilang bahwa bitcoin itu antiregulasi, dan bahkan, investor dan jutawan Carl Icahn mengatakan bahwa peredaran mata uang virtual bisa mengalami bubble.

Oleh sebab itu, masih diterima dan hadirnya bitcoin di Jakarta, baik untuk investasi maupun untuk koleksi, seharusnya bisa segera diredam. Mereka yang ingin investasi atau mengoleksi, sebaiknya segera mengurungkan niatnya, apalagi sudah ada kebijakan Bank Indonesia yang tidak mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah.

Patut diwaspadai bahwa mata uang crypto ini bisa berubah nama setiap saat seperti eretheum, ripple atau nama lainnya yang bisa segera menyusul. Tingginya unsur gain dengan harapan akan naik relative pesat dalam waktu cepat, maka seringkali sebagian investor atau kolektor semakin menyukai bitcoin (atau apapun nama barunya) karena dinilai lebih menguntungkan. Padahal, tidak semuanya pasti untung dan jadi miliarder karena tidak jarang justru bisa rugi dan bangkrut.

Inilah aspek yang pantang atau jarang diungkap ke publik. Oleh karena itu, menjadi tugas otoritas moneter untuk tidak berhenti menyosialisasikan dampak negatif mata uang dunia maya ini bagi masyarakat karena mata uang digital ini bisa ganti nama dalam waktu dekat.

Selain itu, perlu dipahami bahwa semakin rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat, maka semakin tinggi pula potensi kerugian masyarakat atau konsumen. Saat ini inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 36%, yang ditargetkan oleh bank sentral mencapai 75% tahun 2019. Rendahnya literasi keuangan ini memicu naiknya eksklusivitas keuangan yang akhirnya memicu suburnya shadow economy (ekonomi bawah tanah) di Indonesia. Sehingga usaha otoritas moneter meningkatkan literasi keuangan akan berdampak ganda bagi pengembangan yang positif bagi keamanan konsumen nasional.

Kondisi rendahnya literasi keuangan ini akan diperparah lagi dengan budaya dan sikap pasif konsumen Indonesia yang takut atau enggan melaporkan kerugian atau penyimpangan oleh produsen. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), konsumen Indonesia masih jalan di tempat, sebab dalam indeks keberdayaan konsumen hanya di tingkat 33, lebih rendah dibanding negara di kawasan Eropa atau Asia lainnya yang rerata di atas 50. Artinya, konsumen di negara-negara tersebut relatif lebih berani dan aktif dalam melaporkan perlakuan yang mengarah kriminalitas yang merugikan konsumen.

Kita seharusnya memberikan masukan positif bagi keamanan dan kenyamanan bagi publik dan konsumen tentang aspek negative dari investasi atau koleksi jenis mata uang dunia maya ini. Karena kenikmatan atau keberhasilan yang dinikmati oleh sebagian konsumen itu satu hari akan berbalik menjadi kerugian di pihak lain. Apalagi crypto currency ini bergerak liar dan bebas tanpa satu lembaga mumpuni yang bisa bertindak. Karena itu, kebijakan dari bank sentral untuk tetap mengawasinya dipandang tepat. Sehingga wacana yang bertujuan untuk lebih melonggarkan mata uang non konvensional ini tentu bukan langkah yang tepat.

Sebelumnya juga perlu didalami bahwa sebenarnya bitcoin ini lebih banyak sebagai alat untuk transaksi ekonomi atau sebagai alat koleksi demi harapan keuntungan di kemudian hari. Atau bitcoin itu alat investasi di dunia maya (dumay) atau alat kolektor yang menguntungkan. Ini tentu saja perlu perhatian sendiri. Contoh mudah saja, seorang tukang air conditioner saja bisa akrab dan sudah paham keberadaan bitcoin.

Dengan pemahaman yang sangat sederhana tapi bisa menguntungkan di kemudian hari. Bahkan jika dia sudah ikut membeli bitcoin setahun yang lalu pasti sudah dapat untung, walau dia tentu saja tidak pernah mengaku kapan dia pernah dan bisa rugi besar. Dengan demikian, harus disadari bagian terbesar konsumen atau masyarakat kita sangat percaya janji surga tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *