BI, OJK, Hingga MUI Minta Masyarakat Hati-hati dengan Bitcoin

Nilai bitcoin bergerak fluktuatif di awal 2017 ini.Nilai bitcoin sempat tembus US$ 19.000 per keping., namun kini Sabtu (23/12/2017), nilai bitcoin melorot ke US$ 14.666 per keping atau setara Rp 197,9 juta (kurs 13.500/US$).

Pergerakan harga yang fluktuatif ini membuat bitcoin menjadi instrumen yang paling disorot di dunia, termasuk di Indonesia. Bank Indonesia (BI) tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran.

Sebab, sesuai Undang-undang mata uang, alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. BI selaku otoritas sistem pembayaran mengaku, tidak bertanggung jawab dengan fluktuasi harga yang terjadi jika bitcoin masih digunakan masyarakat.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Eni V Panggabean, mengatakan nilai bitcoin bak roller coaster yang naik dan turun dengan cepat.

“Hari ini bisa naik, besok turun seperti roller coaster. Karena naik sekarang happy, kalau turun besok nangis. Nah ini tidak ada unsur perlindungan konsumennya, tidak ada otoritas yang mengatur, kami tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa karena kami tidak mengakui,” ujar Eni pekan lalu, di Jakarta.

Sementara itu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan masyarakat Indonesia untuk tidak berinvestasi bitcoin. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sujanto mengatakan peredaran uang digital ini tidak diatur di Indonesia.
Selain itu, fluktuasinya yang sangat tidak bisa diprediksi membuat risiko berinvestasi akan sangat tinggi lantaran tak ada satu negara pun yang mengendalikan mata uang digital ini.

“Tapi kalau ada orang yang transaksi bitcoin, kita enggak bisa melarang juga. Terserah investor. Tapi perlu diketahui, saat nanti mengalami kerugian, jangan teriak-teriak. Karena kalau untung kan juga enggak ada yang teriak-teriak,” katanya.

Selain otoritas keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut memberikan pandangan terkait bitcoin. MUI mengimbau kepada umat islam tidak bertransaksi menggunakan virtual currency ini.

Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis menjelaskan, saat ini MUI sedang mengkaji bitcoin apakah termasuk alat investasi atau alat pembayaran. Kemudian, pengakuan dari pemerintah dan potensi penipuan di dalamnya.

“Hati-hati untuk bertransaksi di bitcoin, tapi tidak bisa mengatakan MUI melarang karena kita belum mengeluarkan fatwanya,” ujar Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, kepada detikFinance, Jumat (22/12/2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *